Jakarta- BNPT bersama Australia Home Affair (AHA) dan Marapy Consulting & Advisiory melakukan Rapat Focus Group Discussion (FGD) dengan tujuan penyusunan Rancangan Naskah Urgensi untuk Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Tentang Pusat Analisis dan Pengendalian Krisis (12/02).
Pada penyusunan naskah akademik ini merujuk pada aspek urgensi pembentukan Pusdalsis, konteks efektivitas kelembagaan & tata kelola SDM dan aspek akuntabilitas. Nantinya Penyusunan naskah akademik dibagi menjadi 3 tahap yakni FGD (akademisi dan OMS/LSM), tahap proses FGD Kementerian/Lembaga, dan penyusunan naskah akademik oleh BNPT. Pada kegiatan ini dilakukan penyampaian informasi oleh 3 narasumber.
Diakhir pembahasan disimpulkan bahwa Pusdalsis diperlukan sebagai pusat analisis dan pengendalian krisis dalam penanggulangan terorisme, namun hingga kini belum memiliki dasar hukum yang kuat dan belum terealisasi secara optimal. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada dasarnya telah menetapkan BNPT sebagai pusat analisis dan pengendalian krisis, tetapi tidak mengatur kewenangannya secara jelas. Penyusunan Perpres diperlukan untuk memperkuat struktur dan koordinasi antar-kementerian/lembaga dalam menilai dan merespons ancaman terorisme. Selain itu Pusdalsis ini dapat menjadi sistem peringatan dini bagi kepala daerah dalam mengidentifikasi potensi ancaman, terutama di daerah-daerah rawan. Koordinasi yang baik antara pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan implementasi sistem ini. FGD di tutup dengan dengan arahan focus group discussion berikutnya akan diadakan pada 13 Maret 2024 dan akan mengundakan kementerian/Lembaga.
(RDU)
